Tag Archive : Batas Desa

Perbup Penegasan Batas Desa Kukuh Kerambitan dan Peta Desa diterima Perbekel Desa Kukuh Kerambitan.

KUKUH, KERAMBITAN – Setelah melalui perjalanan panjang di tahun 2021, akhirnya kerja keras Pemerintah Desa Kukuh Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan terkait penetapan penegasan batas Desa tuntas sesuai perencanaan. Tepat di hari Ibu (22/12) yang lalu, Peraturan Bupati Tabanan Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penetapan Penegasan Batas Desa Kukuh Kecamatan Kerambitan resmi diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan kepada Pemerintah Desa Kukuh Kecamatan Kerambitan.

Batas Desa merupakan batasan wilayah administratif pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang ada dalam permukaan bumi, perlu di tegaskan secara kartometrik di atas suatu peta yang disepakati. Penetapan batas Desa Kukuh Kerambitan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

Perbekel Desa Kukuh Kerambitan I Nyoman Widhi Adnyana menyatakan bahwa dengan terbitnya Peraturan Bupati Tabanan Nomor 59 Tahun 2021 tersebut maka tidak ada lagi wilayah yang dapat diklaim oleh pihak-pihak lain. “Sekarang, sejak Perbup Nomor 59 Tahun 2021 ini diundangkan maka siapa pun tidak dapat mengkalim wilayah-wilayah yang telah tertuang dalam bentuk titik koordinat dalam produk hukum ini. Generasi Desa Kukuh Kerambitan saat ini dan yang akan datang sudah tidak perlu susah lagi mengenal batas Desanya” .

Perbekel Widhi juga nenambahkan bahwa cikal bakal Data Desa Presisi sejatinya harus diawali dengan kejelasan batas Desa. “Bapak Bupati Tabanan sangat tepat memprogramkan Data Desa Presisi saat ini, karena memang sudah menjadi keharusan diera digital. Kejelasan batas Desa yang sah secara legal formal merupakan cikal bakal dari Data Desa Presisi, selanjutnya kita tinggal bergerak melakukan strategi teknis serta pendataan secara kontekstual dan valid terhadap entitas-entitas yang menjadi acuan Data Desa Presisi. Jika batas Desa sudah jelas maka hal-hal yang harus ada dalam DDP itu akan jelas juga batasan-batasannya, jangan sampai salam mengambil data karena batas Desa belum jelas” Pungkasnya. (*)